PEKANBARU – Lima bulan sudah berjalan sejak awal tahun 2026. Pemerintah Provinsi Riau merasa ini waktu yang tepat untuk duduk bersama dan mengevaluasi sejauh mana program-program strategis nasional berjalan di Bumi Lancang Kuning.
Rapat evaluasi digelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau pada Senin (18/5/2026). Hadir di dalamnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal — yaitu kantor-kantor perwakilan kementerian dan lembaga pusat yang beroperasi di Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, langsung membuka rapat dengan menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting. Ada sejumlah program yang progresnya menggembirakan, tapi ada pula yang masih harus dikejar.
Kabar baiknya, beberapa program unggulan nasional menunjukkan perkembangan positif di Riau. Program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) berjalan cukup baik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat juga terus menunjukkan kemajuan di berbagai daerah. Pembangunan tiga juta rumah masih sesuai target, sektor ketahanan pangan dalam kondisi aman, dan layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS tetap berjalan lancar.
Dari sisi ekonomi, pengendalian inflasi di Riau juga dinilai cukup baik. Kemudahan perizinan terus diperbaiki melalui perubahan regulasi, sementara kerja sama dengan daerah lain diperkuat. Akses pendidikan juga ditingkatkan lewat revitalisasi sekolah-sekolah di berbagai wilayah.
Namun tidak semua berjalan mulus. Program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem memang terus berprogres, tapi masih butuh percepatan. Syahrial mengakui masih ada beberapa program yang capaiannya belum memadai.
Yang menarik, Syahrial menyampaikan satu pesan tegas yang tampaknya menjadi inti dari rapat ini. Ia mengingatkan bahwa seluruh laporan progres program nasional — yang menjadi kewajiban gubernur untuk disampaikan ke pemerintah pusat — harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Tidak boleh ada perbedaan antara data yang dilaporkan dengan kenyataan sesungguhnya.
Pesan ini penting karena ketidaksesuaian data bisa memicu masalah, mulai dari pemberitaan negatif hingga hilangnya kepercayaan dari pemerintah pusat.
Syahrial juga berharap koordinasi dan komunikasi antarinstansi bisa semakin solid ke depan. Menurutnya, perbedaan perspektif di internal pemerintahan harus diminimalkan agar tidak menimbulkan kebingungan di luar. Sinergi, kata Syahrial, adalah kunci untuk menyukseskan seluruh program strategis nasional di Provinsi Riau.
Sumber: Media Center Riau – Senin, 18 Mei 2026
