Pemerintah Provinsi Riau menekankan pentingnya menggunakan informasi statistik yang handal sebagai landasan utama dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan menjaga ketahanan daerah. Komitmen ini disampaikan oleh Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Riau, Desy Riawati, saat acara rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau pada awal minggu ini.
Menurut Desy, upaya menahan laju inflasi bukan hanya sekadar pencapaian target angka ekonomi nasional. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap kemampuan daya beli warga dan pencegahan guncangan terhadap stabilitas sosial ekonomi lokal. Kabar baiknya, selama 2025 lalu, inflasi di Riau berhasil tetap berada dalam batas sasaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Ke depannya, strategi pengendalian inflasi akan terus diselaraskan dengan rencana pembangunan menengah daerah yang telah disusun.
Pemerintah akan fokus pada tiga pilar utama: memperkuat pasokan pangan dari dalam daerah, membuat sistem distribusi lebih efisien, serta membangun koordinasi lintas sektor dan wilayah untuk menjaga harga tetap stabil.
Selain inflasi, perhatian juga diarahkan pada Nilai Tukar Petani (NTP)—ukuran yang menunjukkan perbandingan harga hasil pertanian dengan harga kebutuhan petani. Hal ini sangat relevan mengingat sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi Riau. Data NTP yang akurat digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memastikan peningkatan produksi sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri.
Dari catatan BPS, produksi padi Riau menunjukkan tren positif. Dalam bentuk gabah kering panen pada 2025, produksi diproyeksikan mencapai 250,84 ribu ton, naik 0,26 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi tahun lalu diperkirakan mencapai 127,77 ribu ton, juga mengalami peningkatan yang sama.
Desy mengatakan pencapaian ini menandakan bahwa upaya memperkuat ketahanan pangan daerah telah menunjukkan hasil nyata. Kesuksesan tersebut merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, pelaku bisnis, hingga para petani di lapangan.
Sementara itu, pemerintah juga memanfaatkan data ekspor-impor dan pariwisata untuk mengevaluasi daya tarik ekonomi daerah. Informasi ini digunakan untuk mendorong diversifikasi produk unggulan daerah, membuka akses pasar yang lebih luas, serta mengembangkan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam dan budaya lokal.
Melalui publikasi data statistik resmi, pemerintah dapat memperoleh gambaran komprehensif untuk memastikan pembangunan daerah lima tahun ke depan tetap berjalan sesuai realitas lapangan dan berkelanjutan. Langkah ini menekankan pentingnya pemerintahan yang berbasis bukti dan pembangunan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat luas.
Sumber: Media Center Riau – Selasa, 03 Februari 2026
