PEKANBARU – Mengurus izin usaha angkutan barang di Riau selama ini dinilai masih terlalu rumit dan memakan waktu. Pemerintah Provinsi Riau kini berupaya mengubah itu.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memimpin rapat khusus membahas percepatan perizinan angkutan bermotor untuk barang umum, Senin (27/4/2026). Rapat digelar di Kediaman Wakil Gubernur Riau dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Fokus utama pembahasan adalah pembenahan layanan perizinan yang mengacu pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Sederhananya, KBLI adalah kode standar yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan jenis usaha di Indonesia. Kalau kode ini tidak diterapkan dengan benar, proses perizinan bisa terhambat dan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
SF Hariyanto tidak basa-basi soal harapannya. Ia menegaskan bahwa proses perizinan harus dibuat lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit. Menurutnya, kemudahan perizinan bukan hanya soal administrasi, tapi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan KBLI yang tepat agar seluruh proses berjalan sesuai aturan. Ketika kode usaha dan perizinan sudah selaras, pelaku usaha mendapat kepastian hukum yang jelas. Tidak ada lagi kebingungan atau potensi masalah di tengah jalan.
Satu hal yang ditekankan dengan tegas oleh Plt Gubri adalah soal ego sektoral antarinstansi. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan yang justru memperlambat pelayanan. Semua instansi diminta bekerja dalam satu sistem yang terintegrasi.
Mengapa ini penting? Karena sektor transportasi dan logistik adalah urat nadi distribusi barang. Kalau izin angkutan barang lambat diproses, rantai distribusi terganggu, biaya logistik naik, dan pada akhirnya harga barang di pasaran ikut terkerek.
SF Hariyanto optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat antarinstansi, pelayanan publik di Riau bisa terus membaik. Ia juga meyakini bahwa pelayanan perizinan yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan investasi di daerah.
Sumber: Media Center Riau – Senin, 28 April 2026
